Pada hakekatnya sebuah Negara terdiri dari banyak lembaga dan dihubungkan oleh koordinasi yang dibentuk menjadi system. Setiap lembaga tersebut memiliki system pada setiap lini atau divisi nya. Sistem yang dibentuk tersebut dirangkum menjadi Standar Operating Prosedur yang lebih dikenal dengan SOP. Lembaga yang memiliki SOP tersebut tidak terkecuali pada lembaga Perbankan dan lembaga non Bank.
Kasus Bank Century yang kini ditangani oleh anggota DPR melibatkan banyak lembaga Negara seperti Kementrian, lembaga Perbankan, dan lembaga non Bank bahkan sampai pada partai politik. Antar lembaga tersebut dihubungkan oleh garis koordinasi untuk menghasilkan tujuan. Pada setiap lembaga tersebut memiliki system yag disusun oleh subsistem-subsistem yang mendukung tujuan pada lembaga tersebut.
Sistem-sistem yang ada pada lembaga tersebut disusun oleh subsistem-subsistem yang yang memiliki garis otorisasi pada pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Sistem-sistem pada lembaga tersebut tersusun dengan lengkap pada Standart Operating Prosedur, dan dapat dijabarkan dengan bagan alir atau flow chart.
Kasus Bank Century dapat dipecahkan dengan mudah dengan cara mengerti ilmu Sistem Informasi Akuntansi, menelusuri alur sistem-sistem yang ada pada lembaga terkait, menilai otorisasi yang terjadi pada setiap kejadian atau transaksi, menilai system keamanan pada Bank Century, mengetahui kaitan kasus dengan dengan peraturan pada koordinasi setiap lembaga yaitu BI, Bank Century, BAPEPAM, Pemerintah, serta Partai Politik.
Dengan penelusuran pada system yang ada pada lembaga maka DPR seharusnya tahu siapakah pemeran utama dan pemeran pembantu dari adegan pada drama kasus Bank Century. Jika DPR dapat mempelajari secara benar system yang ada pada setiap lembaga maka DPR seharusnya dapat menilai apakah system yang dimiliki sudah dibuat sesuai dengan tujuan lembaga atau sebaliknya? apakah lembaga telah memiliki system keamanan yang baik serta mendukung setiap kejadian atau transaksi yang terjadi pada lembaga untuk menghindari resiko kecurangan atau fraud atau hal yang bersifat musibah? Dengan mengetahui peraturan pada setiap lembaga khusus nya BI maka DPR seharusnya mengetahui transaksi yang dilakukan oleh BI dan Bank Century sudah sesuai dengan Undang-Undang terkait atau sebaliknya? Dengan mengetahui Garis koordinasi antar Lembaga terkait seperti Bapepam seharusnya DPR dapat mengetahui apakah ada koordinasi yang menyalahi peraturan dari Bapepam? Dengan mengetahui system yang dibentuk dengan pemetaan secara terperinci seharusnya DPR dapat mengetahui kemanakah aliran dana Bank Century? Apakah ada dana yang lari ke partai politik? Bagaimanakah motif pemberianya? Apakah sesuai dengan UU atau sebaliknya?
Dengan mengerti ilmu Sistem Informasi Akuntansi seharusnya DPR dapat berjalan secara efektif serta Efisien karena DPR tidak perlu lagi seolah-olah menjadi sedang kuliah dengan lembaga yang dipanggilnya sperti contohnya BI. Seperti yang saya kutip dari dialog antara BI dengan DPR, seharusnya DPR tidak perlu lagi menanyakan hal-hal tekhnis yang sudah diketahui oleh SDM yang mengerti ilmu Sistem Informasi Akuntansi seperti contohnya, “mengapa Bank Century Cabang Makasar tidak melaporkan transaksi yang terjadi pada BI pusat?” jelass.. hal ini merupakan salah satu pengendalian keamanan, antara Bank Century Cabang dengan Bank Century Pusat, hal ini merupakan penyesuaian dengan garis otorisasi yang dimiliki oleh Bank Century. Apakah yang menyebabkan Bank Century salah Kliring? Mengapa ada ketidaksesuaian antara tanggal pelaporan dengan kejadian? Ironiss….memang bila DPR hanya diisi oleh orang-orang hukum saja, namun kadang-kadang mengabaikan system hukum pemerintahan. Bagaimana bisa wakil presiden dinonaktifkan? Secara Undang-Undang Pemerintahan hal itu tidak ada UU nya kawanku DPR yang mulia..padahal mereka kebanyakan lulusan sarjana hukum. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam kasus Bank Century bukan hanya diperlukan ahli hukum saja tetapi justru yang terpenting ahli dari Ekonomi sendiri yaitu orang-orang yang mengerti dan paham tekhnis dari Sistem Informasi Akuntansi. Sehingga proses pansus dapat berjalan selain efektif tetapi juga efisien waktu dan biaya. Ayoo…generasi muda calon Akuntant dan Audithor semangatt dalam membangun negeri ini..Hidup para akademisi bangsa yang membangun semangatt berilmu lebih tinggi untuk Negara tercinta Indonesia.