PANSUS BANK CENTURY HARUS MENGERTI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Pada hakekatnya sebuah Negara terdiri dari banyak lembaga dan dihubungkan oleh koordinasi yang dibentuk menjadi system. Setiap lembaga tersebut memiliki system pada setiap lini atau divisi nya. Sistem yang dibentuk tersebut dirangkum menjadi Standar Operating Prosedur yang lebih dikenal dengan SOP. Lembaga yang memiliki SOP tersebut tidak terkecuali pada lembaga Perbankan dan lembaga non Bank.
Kasus Bank Century yang kini ditangani oleh anggota DPR melibatkan banyak lembaga Negara seperti Kementrian, lembaga Perbankan, dan lembaga non Bank bahkan sampai pada partai politik. Antar lembaga tersebut dihubungkan oleh garis koordinasi untuk menghasilkan tujuan. Pada setiap lembaga tersebut memiliki system yag disusun oleh subsistem-subsistem yang mendukung tujuan pada lembaga tersebut.
Sistem-sistem yang ada pada lembaga tersebut disusun oleh subsistem-subsistem yang yang memiliki garis otorisasi pada pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Sistem-sistem pada lembaga tersebut tersusun dengan lengkap pada Standart Operating Prosedur, dan dapat dijabarkan dengan bagan alir atau flow chart.
Kasus Bank Century dapat dipecahkan dengan mudah dengan cara mengerti ilmu Sistem Informasi Akuntansi, menelusuri alur sistem-sistem yang ada pada lembaga terkait, menilai otorisasi yang terjadi pada setiap kejadian atau transaksi, menilai system keamanan pada Bank Century, mengetahui kaitan kasus dengan dengan peraturan pada koordinasi setiap lembaga yaitu BI, Bank Century, BAPEPAM, Pemerintah, serta Partai Politik.
Dengan penelusuran pada system yang ada pada lembaga maka DPR seharusnya tahu siapakah pemeran utama dan pemeran pembantu dari adegan pada drama kasus Bank Century. Jika DPR dapat mempelajari secara benar system yang ada pada setiap lembaga maka DPR seharusnya dapat menilai apakah system yang dimiliki sudah dibuat sesuai dengan tujuan lembaga atau sebaliknya? apakah lembaga telah memiliki system keamanan yang baik serta mendukung setiap kejadian atau transaksi yang terjadi pada lembaga untuk menghindari resiko kecurangan atau fraud atau hal yang bersifat musibah? Dengan mengetahui peraturan pada setiap lembaga khusus nya BI maka DPR seharusnya mengetahui transaksi yang dilakukan oleh BI dan Bank Century sudah sesuai dengan Undang-Undang terkait atau sebaliknya? Dengan mengetahui Garis koordinasi antar Lembaga terkait seperti Bapepam seharusnya DPR dapat mengetahui apakah ada koordinasi yang menyalahi peraturan dari Bapepam? Dengan mengetahui system yang dibentuk dengan pemetaan secara terperinci seharusnya DPR dapat mengetahui kemanakah aliran dana Bank Century? Apakah ada dana yang lari ke partai politik? Bagaimanakah motif pemberianya? Apakah sesuai dengan UU atau sebaliknya?
Dengan mengerti ilmu Sistem Informasi Akuntansi seharusnya DPR dapat berjalan secara efektif serta Efisien karena DPR tidak perlu lagi seolah-olah menjadi sedang kuliah dengan lembaga yang dipanggilnya sperti contohnya BI. Seperti yang saya kutip dari dialog antara BI dengan DPR, seharusnya DPR tidak perlu lagi menanyakan hal-hal tekhnis yang sudah diketahui oleh SDM yang mengerti ilmu Sistem Informasi Akuntansi seperti contohnya, “mengapa Bank Century Cabang Makasar tidak melaporkan transaksi yang terjadi pada BI pusat?” jelass.. hal ini merupakan salah satu pengendalian keamanan, antara Bank Century Cabang dengan Bank Century Pusat, hal ini merupakan penyesuaian dengan garis otorisasi yang dimiliki oleh Bank Century. Apakah yang menyebabkan Bank Century salah Kliring? Mengapa ada ketidaksesuaian antara tanggal pelaporan dengan kejadian? Ironiss….memang bila DPR hanya diisi oleh orang-orang hukum saja, namun kadang-kadang mengabaikan system hukum pemerintahan. Bagaimana bisa wakil presiden dinonaktifkan? Secara Undang-Undang Pemerintahan hal itu tidak ada UU nya kawanku DPR yang mulia..padahal mereka kebanyakan lulusan sarjana hukum. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam kasus Bank Century bukan hanya diperlukan ahli hukum saja tetapi justru yang terpenting ahli dari Ekonomi sendiri yaitu orang-orang yang mengerti dan paham tekhnis dari Sistem Informasi Akuntansi. Sehingga proses pansus dapat berjalan selain efektif tetapi juga efisien waktu dan biaya. Ayoo…generasi muda calon Akuntant dan Audithor semangatt dalam membangun negeri ini..Hidup para akademisi bangsa yang membangun semangatt berilmu lebih tinggi untuk Negara tercinta Indonesia.

Mana keadilan yang tegak?

Entah mengapa hari ini hatiku ini sangat sedih. Hatiku tersiksa, batinku tak kuasa menahan perih, dan air mata ini pun jatuh walaupun sebenarnya sudah kucoba tahan linanganya. Berlebihan rasanya bila aku katakana aku menangis hari ini. Kesedihan ini bukan karena semata karena dijatuhkanya vonis 18 tahun kepada mantan ketua KPK Antasari Azhar namun lebih daripada itu aku menjadi sangat ragu akan tegaknya sebuah keadilan ni negeri ini. Adakah singa-singa muda yang dapat meneruskan perjuangannya dalam pemberantasan korupsi? Orang yang dapat mengungkap kebenaran harus menerima jebakan rekayasa sebuah kasus pembunuhan. Bagaimana lepasnya tertawa si pembuat strategi busuk itu?
Mungkin…kesedihanku ini sungguh berlebihan namun pemikiran dan perasaanku bukan hanya karena kasus Antasari Azhar. Sebaliknya di sisi lain banyak rakyat kecil yang masih berharap banyak untuk keadilan di negeri ini. Keadilan dalam semua bidang, bukan hanya penegakan hukum tetapi bidang-bidang lain. Masih banyak rakyat yang belum mendapatkan keadilan dan menjadi korban tikus-tikus politik. Bila pemburu tikus ini sudah dikurung, lalu bagaimana dengan berkembangnya tikus-tikus politik yang pasti akan semakin merajarela?
Cerita yang menyayat hati ini adalah ketika seorang anak kecil yang tak tahu bagaimana kebobrokan Negara ini bercerita tentang mimpinya membawa harum bangsa ini. Anak kecil yang masih sangat polos itu dengan semangat berkata “Indonesia pasti akan maju kak..!” entah mengapa aku tak dapat bersembunyi dari air mata cengengku malam ini. Aku pun berusaha menghiburnya dengan terbata aku bilang “pas..ti adek..ku…”. Dalam hati aku berdoa semoga adek kecil ini bisa kuat menghadapi apapun hal yang menerjangnya meskipun itu adalah sebuah ketidakadilan.
Di luar sana masih banyak petani yang hasil panennya dibayar tak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah pada komoditas pertanian. Mereka tidak mendapat keadilan oleh tengkulak dan keadilan mereka tak diperhatikan oleh pemda setempat. Panen dengan satu kali dalam setahun dengan harga jual rendah, harga pupuk yang tinggi bahkan sulit dicari, bahkan terkadang lahan kebun yang mereka kelola selama puluhan tahun bukan milik pribadi yang artinya ada pembagian yang sudah jelas lebih kecil dibanding pemilik lahan.
Di luar sana masih banyak yang tidak dapat merasakan indahnya pendidikan. Masuk sekolah SMP dan SMA negeri harus pakai uang pelicin? Data UN dimanipulasi? Siswa mendapat kunci jawaban UN? Fasilitas sekolah yang kurang memadai? Guru-guru yang belum mendapat kesejahteraan? Bahkan ada kepala sekolah yang terpaksa bekerja sambilan menjadi pemulung! Fasilitas sekolah berwawasan Internasional dibayar sangat mahal oleh orang tua murid bahkan sampai jutaan per bulan?
Begitu banyak ketidak adilan yang harus dibenahi bahkan dirombak ulang. Agar tak ada satu pun rakyatku ini yang merasakan ketidakadilan di negeri ini. Aku hanyalah mahasiswa awam akan ilmu hukum namun demikian hari ini aku ingin berbagi akan kesedihanku ini.

Penghuni negeri yang amnesia..

Keprihatinanku kali ini mulai memuncak, merongrong hati sebagai anak negeri yang sudah mulai mengerti dan belajar untuk ikut berperan dalam kemajuan negeri ini. Keprihatinanku ini entah harus aku berikan kepada siapa? Negeri yang berasal dari kebudayaan melayu ini sepatutnya memelihara budaya melayu dengan kesopan santunannya. Negeriku yang subur ini memang sudah terlanjur manja dengan segala kekayaan alamnya, dan bertumpu pada satu kekuatan penguasa negeri ini. Ratusan tahun negeriku ini terdiri dari kerajaan-kerajaan kaya dan kuat, ratusan tahun pula negeri ini terjajah oleh bangsa feodal, dan selama 32 tahun negeri ini dikuasai gaya pimpinan diktator.
Reformasi…kata yang pernah terngiang di telingaku dan menjanjikan sebuah keadilan untuk rakyatku. Sebuah kebebasan yang kini “kebablasan” dan mengantarkan harimau-harimau negeri yang sudah tertidur lama dan bangun untuk menghujam budaya sopan santun dan mencoreng muka negeri ini.
Pikiranku mengeruak keluar karena masalah demi masalah yang bertubi-tubi menghujam negeri ini selama periode enam tahun. Tsunami di Aceh, gempa di Yogjakarta, gempa di Padang, dan ribuan cobaan yang diberikan Tuhan sepertinya uran tidak menyadarkan bangsa untuk berpikir lebih bijak dalam penyelesaian masalah apapun yang diterima. Bangsaku ini bangsa Amnesia yang lupa dengan teguran Tuhan yang diterima negeri ini.
Masalah KPK VS Polry dan Bank Century telah mencoreng budaya sopan santun negeri. Masalah yang berasal dari dana 6,7 Triliun itu membuat pikiranku ini berbelok arah tentang kinerja sebuah pemerintahan. Hati ini pun pilu dan bergerak untuk apa yang dapat aku lakukan? Apa yang dapat aku lakukan untuk membantu negeri ini ? apa yang dapat aku sumbangkan?
Keprihatinanku..ini terjadi bukan tanpa alasan dimulai dari terlalu ramahnya seorang anggota DPR ketika pansus Bank Century kepada mantan seorang wakil presiden RI, sehingga melukai daerah tertentu di negeri ini. Di tengah-tengah penyelesaian masalah-masalah bangsa dan pembenahan atas kesalahan oleh pemerintah tetapi kejatuhan etika bangsa harus dibayar murah oleh rakyat bangsa ini sendiri. Ekpresi kebebasan berpendapat yang disalahgunakan..diekspresikan lewat sebuah kerbau, kambing, ayam..dan entah apalagi?? Sadarkah mereka bahwa mereka telah mencoreng muka pemimpinnya sendiri. Sadarkah mereka telah menjatuhkan etika bangsa sebagai nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia.
Pada faktanya negeri ini memang begitu banyak persoalan yang perlu dibenahi. Bila dirujuk hanya dari kasus Bank Century mungkin itu hanya satu per seribu persoalan bangsa. Hampir di semua kementrian dan lembaga mengalami beragam persoalan. Lalu…bila satu persoalan harus menjatuhkan etika sebesar Sembilan puluh derajat, maka akan menjadi seperti apa negeri ini bila semua persoalan dihadapi dengan kemurkaan, kedzoliman, pencorengan terhadap negeri yang telah menjadikan kita dapat berdiri sebagai pandu.
Persoalan bangsa bukan berada hanya pada kementerian keuangan saja bung.. pernahkan rakyat Indonesia tahu bagaimana pertanggungjawaban setiap Pemerintah Daerah kepada rakyat?? Ketimpangan pendapatan asli daerah pada tiap provinsi bukan menjadi suatu masalah besar apabila DAU dapat dibagi sesuai kebutuhan tiap daerah dan dapat diserap dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil pemeriksaan BPK menemukan 556 kasus penyimpangan yang menyebabkan kerugian senilai Rp 310,8 miliar dan 126 kasus berpotensi menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,31 triliun. Selain itu, ditemukan sebanyak 629 kasus yang menyebabkan kekurangan penerimaan senilai Rp 2,20 triliun. Artinya, seandainya pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan benar, uang sebesar itu akan masuk sebagai penerimaan. Di saat yang sama, BPK juga menemukan adanya anggaran yang belum atau tidak dipertanggungjawabkan senilai Rp 1,49 triliun yang terjadi dalam 212 kasus. Itu masih belum semua. Sebab, BPK juga masih menemukan kasus-kasus yang memboroskan uang negara dengan nilai Rp 205,1 miliar dan penggunaan anggaran yang tergolong tidak efektif sebesar Rp 2,48 triliun. Pendek kata selama tahun 2007 saja sedikitnya terjadi 3.051 kasus penyimpangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp 9,93 triliun. Ironisnya..apakah rakyat juga tahu masalah ini?? Apakah masalah ini banyak diangkat sebagai topik berita hangat dan digembor-gemborkan pada acara talk show yang diangkat untuk meng-undersetimate pemerintah?
Kekuasaan bukan hanya menjadi suatu gengsi politik yang menggiurkan untuk menjalankan usaha orang-orang yang dianggap orang terkaya di Indonesia. Kekuasaan yang menjadikan negara ini rugi pajak. Ada berapa milyar rupiah uang pajak yang tertahan setiap tahun di kantongnya ?
Permasalahan yang bukan hanya bertumpu pada pemerintah pusat tetapi juga ada pada tubuh pemerintah daerah masing-masing propinsi. Bukan hanya pada bidang keuangan tetapi sudah menjamur pada bidang-bidang lain. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terjadi di atas tetapi sudah menurun ke menengah ke bawah.
Salah satu penyakit negeri ini yang sudah lama diidap oleh bangsa selama ratusan tahun dan sudah menjadi satu kebudayaan dan mendarah daging di urat nadi secara turun-temurun. Apakah kita pernah berkaca pada diri kita masing-masing tentang masalah ini? Pernahkah kita berpikir bahwa setiap almamater adalah amanah rakyat yang dibayar dari uang rakyat? Lalu berapa kali kita tidak dapat mengemban amanah itu? Ada berapa ilmu yang kita sepelekan dalam perkuliahan? Itu adalah KORUPSI HALUSMU!
Mahasiswa harus terus menjadi pihak yang kritis tentang kebijakan pemerintah. Berpikir dengan cara intelektual dengan semangat pemuda. Generasi yang akan melanjutkan perjuangan di kemudian hari. Mahasiswa bukanlah preman jalanan yang tidak ber-etika. Mahasiswa harus mengerti bagaimana cara berekspresi dengan baik. Mahasiswa harus membuktikan bahwa perjuangan kita sebagai mahasiswa tidak hanya terletak berapa kali kita berdemonstrasi? Sebanyak apa masaa yang bisa kita bawa? Tidakk...kawan, demonstasi hanya perjuangan terkecil kita dalam membela rakyat Indonesia. Perjuangan kita sesungguhnya adalah kesiapan kita memajukan negeri ini? Negeri ini butuh pemikiran briliant kita bung...bukan hanya bentuk orasi saja. Buktikan bahwa ada perubahan ketika kita memimpin negeri ini dan hal itu adalah tantangannya. Hidup Mahasiswa...!
Hidup kemajuan Indonesia...!!